Selasa, 09 Mei 2017 14:04 WITA

Pemda Diminta Siapkan Data MBR untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan

Editor: Andi Chaerul Fadli
Pemda Diminta Siapkan Data MBR untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan
ilustrasi.(int)

RAKYATKU.COM - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti mengingatkan Pemerintah Daerah (pemda) untuk menyiapkan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Dikutip dari laman KemenPUPR, Lana menyatakan, pembangunan perumahan harus didasarkan pada kebutuhan dan keterjangkauan masyarakat. Data MBR tidak hanya memperlihatkan penghasilan dan pengeluaran rumah tangga, juga jumlah keluarga, kondisi/kualitas hunian, lokasi tinggal dan profesi pekerjaan.

Dengan data tersebut, dikatakan Lana, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan perencanaan perumahan yang lebih pas, yang pada gilirannya menjadi panduan bagi pembangunan perumahan, baik oleh pemerintah, masyarakat swadaya dan pengembang.

Lana menambahkan, dalam pembangunan perumahan, kendala utama selain perijinan adalah ketersediaan tanah. Untuk itu akses terhadap tanah perlu dipermudah dan tanah yang ada ada dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan perumahan vertikal perlu didorong.

Saat ini pemerintah menetapkan kriteria MBR adalah mereka yang memiliki keterbatasan daya beli dan belum memiliki rumah dengan penghasilan maksimal Rp4 juta dan Rp7 juta. Sehingga masing-masing berhak mendapatkan bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan bagi pemilikan rumah tapak dan rumah susun. 

Kriteria ini berlaku secara umum untuk seluruh daerah di Indonesia, padahal biaya hidup dan standar upah minimal berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Idealnya setiap provinsi menetapkan MBR dan mempunyai data MBR di daerahnya berdasarkan kriteria baku tertentu yang berlaku secara nasional. Keberadaan data MBR seperti ini diperlukan untuk menyusun kebijakan perumahan yang baik dan benar.