Senin, 02 April 2018 10:03 WITA

PUPR Naikkan Standar Minimal Hunian Layak Menjadi Tipe 45

Editor: Abu Asyraf
PUPR Naikkan Standar Minimal Hunian Layak Menjadi Tipe 45
Rumah bersubsidi, banyak yang dikerjakan asal-asalan.

RAKYATKU.COM - Rumah sederhana bakal lebih mahal. Pemerintah tengah menaikkan standar minimal rumah layak huni dari tipe 36 menjadi 45.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan revisi Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.

Dalam revisi Kepmen itu, standar luas lahan bangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bertempat tinggal secara layak dievaluasi. Rencananya, standar minimal hunian layak bagi masyarakat itu ditingkatkan menjadi rumah tipe 45 meter persegi dengan luas lahan 70 meter persegi. 

“Revisi ini dilakukan seiring perkembangan kebutuhan masyarakat bertempat tinggal secara layak,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid seperti dikutip dari Kumparan.com, Senin (2/4/2018).

Menurut Khalawi, revisi Kepmen tersebut saat ini sedang memasuki masa konsultasi publik yang akan dilakukan hingga akhir bulan ini. Adapun dalam konsultasi publik itu, pihaknya menjaring masukan stakeholder bidang perumahan, termasuk pengembang.

“Karena memang persoalan lahan memang sulit sekarang, makanya kita mendengarkan masukan-masukan terkait kebijakan itu. Supaya tujuan kita di bidang perumahan tercapai,” ujarnya.

Bangunan Asal-asalan

Selama ini, program sejuta rumah banyak dikeluhkan pembeli. Bangunan tipe 36 itu dikerjakan asal-asalan. Kualitas rumah bersubsidi sangat rendah.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan bersama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), ada sekitar 30-40 persen rumah bersubsidi yang telah akad kredit tidak dihuni oleh pembelinya.

Angka 30-40 persen sendiri berasal dari total rumah subsidi yang telah disalurkan. Jika dihitung dari jumlah unit rumah subsidi yang telah disalurkan hingga saat ini sebanyak 504.079 unit, jumlah rumah subsidi yang tak dihuni oleh pemiliknya tersebut berarti mencapai 150.000 hingga 200.000 unit rumah.

"Kita mengetahui bersama, ada isu kualitas bangunan rumah bersubsidi. Walaupun Presiden sudah berkunjung ke lapangan dan menyatakan puas ke beberapa lokasi, tapi yang disampaikan Menteri PUPR berulang kali, masih banyak kualitas perumahan masyarakat terhadap rumah subsidi. Seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi listrik seringkali enggak dapat perhatian," ungkap Lana.

Berita Terkait